411 BAGIKAN. URUSAN moral, tak sekadar jadi tanggung jawab pribadi. Pun ia merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika di Aceh kita mengenal polisi syariah, maka di zaman hindia belanda ada polisi susila (Zedenpolitie). Pemerintah Hindia Belanda menganggap soal moral, merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, mereka mendirikan polisi BukuPolisi Zaman Hindia Belanda karya Marieke Bloembergen. Kepolisian modern Hindia Belanda, yang dibentuk antara 1897-1920, lahir dari ketakutan sekaligus kepedulian penguasa Eropa terhadap rakyat negeri jaja Keadaanserdadu Inggris dan Australia di salah satu kamp tawanan perang Jepang di Batavia. "Saya lahir dan dibesarkan di Bandung," ungkap Frans van Bommel kepada saya sekitar empat tahun silam. Kemudian dia melanjutkan, "Saya masih ingat, semua ketakutan, kecemasan, dan peristiwa pada hari-hari itu—kala Hindia JAKARTA- Hendri Alfred Bakari tewas dengan tubuh terbungkus plastik. Di sekujur badan Hendri nampak sejumlah luka memar. Dua hari sebelum kematian, Hendri dijemput polisi dari Polres Barelang, Batam. Banyak pihak menduga Hendri tewas dianiaya polisi. Korps Bhayangkara lagi-lagi menunjukkan wajah mereka yang tak bersahabat. Risetyang didanai pemerintah Belanda, "Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950", sejak peluncurannya diselimuti pro dan kontra, tak terkecuali tema-tema yang Berbedadari Marsose di Hindia Belanda, Maréchaussée di Eropa atau Amerika Serikat sekadar unit kepolisian militer yang bukan diperuntukkan bagi peperangan gerilya. Sebelum di Hindia Belanda, unit Maréchaussée sudah eksis di Eropa. Ia sejatinya semacam provost atau polisi militer di masa sekarang; atau gendarmerie dalam istilah Prancis, feldgendarmerie (Jerman), Guardia Civil (Spanyol R9Li. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID iZ9o0fBj50GCqKaE-nz9-ADRZVsGhvLDKj7Z7wrvYk6W6y57W7HHqA== - Hampir seabad silam, pada 1918, C. van Rossen diminta datang ke Betawi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Paul van Limburg Stirum. Orang nomor satu di Hindia Belanda itu, menurut Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan 2011, menilai van Rossen sebagai tokoh yang sangat bersih. Kala itu, Hindia Belanda belum memiliki kepolisian yang tertata sistemnya. Termasuk sistem keuangannya. Gubernur Jenderal tentu butuh orang jujur, van Rossen dianggapnya cocok. Di Betawi, van Rossen menjadi Kepala Polisi Lapangan Betawi, dengan pangkat Komisaris Besar. Setidaknya, ia pernah terlihat menjadi perwira yang punya inisiatif mengenai seragam kepolisian. Pada 1921, ia memberi masukan cukup penting mengenai bagaimana seharusnya seragam polisi. Sebelumnya, seragam polisi lapangan di Jawa hanya mementingkan penampilan, tapi kurang memperhatikan kepraktisan. “Agar unit polisi lapangan diberikan seragam yang sesuai kuat, tidak terlalu panas, warna yang tidak mudah kotor, mudah dicuci dan memudahkan pergerakan di lapangan,” ujar van Rossen seperti dikutip Bloembergen. Belakangan, van Rossen diangkat menjadi kepala bagian pembukuan kepolisian. Akhir tahun 1922, van Rossen sudah punya sebuah mobil merah bermerek Hudson, rumah mewah, dan vila di Negeri Belanda. Diam-diam Asisten Residen Betawi, van Helsdingen mulai mengawasinya sejak November 1922. Ketika itu, polisi di bawah koordinasi departemen dalam negeri dan tak sentralistis seperti di masa-masa setelahnya. Soal keuangan pun masih terkait pemerintah keresidenan. Asisten Residen ikut mencermati dan mengawasi kepolisian. Beberapa polisi didapatinya bermasalah. Ada agen kepala bernama Muller yang melaporkan atasannya, kepala reserse unit candu bernama WJ Kelder, telah terlibat penyelundupan candu. Asisten Residen tak temukan bukti. Namun belakangan Kelder kena hukum karena menyelewengkan pembukuan. Kelder juga ternyata kecanduan morfin. Seorang kepala reserse bernama Tjoa Bok Seng juga ditangkap karena bermasalah. Kawasan judi dan pelacuran di Senen juga menjadi "sapi perah" polisi. Ada 15 tempat pelacuran dan judi yang tiap bulan menyetor uang sebesar gulden ke polisi di Senen. Asisten Residen mencurigai komisaris van Rossen menjadi kepala polisi yang membiarkan penyelundupan candu merebak di Betawi. Namun, van Helsdingen tak punya bukti kuat untuk masalah tersebut. Kejahatan van Rossen yang berhasil dibongkarnya adalah menggelapkan uang 1 juta gulden. Selama bertahun-tahun ia memperkaya diri dengan memainkan pos anggaran kepolisian. Pada 8 September 1923, van Rossen akhirnya ditahan dan dipecat. Tentu saja korupsi duit sejuta gulden sang komisaris van Rossen jadi berita gede di koran. Baik koran berbahasa Belanda maupun bahasa Melayu pasar. Koran Sin Po 13/09/1923 memberitakan bahwa korupsi di kalangan kepolisian Betawi sudah lama terendus. Sebelumnya, jika ada pemeriksaan sebagai komisaris, van Rossen selalu menghalangi. Sin Po edisi 29 September 1923 memberitakan pemanggilan van Rossen untuk diperiksa di Raad van Justitie alias kantor Pengadilan Tinggi. Bekas Asisten Residen Meester Cornelis Jatinegara Beck juga diperiksa. Tuduhannya, ia terjerat kasus penggelapan yang sama. Koran Oetoesan Melajoe-Perobahan edisi 24 Oktober memberitakan Asisten Residen Meester Cornelis itu akhirnya diberhentikan. Menurut catatan Bloembergen, pada 10 September 1923, Asisten Residen ditugaskan untuk membuka kasus korupsi van Rossen hingga tuntas. Penyelidikan kemudian menyeret komisaris besar lainnya Kepala Sekolah Polisi di Bogor bernama Misset dan Kepala depo pelatihan H de Waard. Pembukuan mereka pun mengandung penilepan duit, yang zaman sekarang dikenal sebagai korupsi. Koran Het Vaderland yang terbit di Den Haag, yang punya koresponden di Betawi, bahkan mengadakan investigasi. “Disebutkan maraknya korupsi, penerimaan uang suap dari pusat perjudian dan pelacuran yang dikelola orang-orang Tionghoa, pendapatan ilegal dari distribusi beras, perwira-perwira yang tidak becus, pengelolaan keuangan yang kacau-balau, salah kelola dalam proses penerimaan dan penempatan anggota kepolisian lapangan di Betawi. Itu semua terjadi karena kuatnya sistem saling melindungi dalam kepolisian umum di gewest daerah Betawi van Rossen, De Waard, dan Misset, semuanya berasal dari korps inspektur polisi Den Haag,” tulis Bloembergen. Hindia Belanda, yang kala itu udik dan belum semapan Eropa, tampaknya menjadi daerah basah bagi tritunggal van Rossen, De Waard, dan Misset. Mereka melihat peluang penyimpangan yang begitu besar di Hindia. Kepercayaan terhadap perwira polisi di Hindia pun merosot karena ulah van Rossen dan kolega-koleganya. Sepanjang tahun 1924, banyak perwira polisi yang diperkarakan. Bloembergen mencatat, kasus penyalahgunaan pembukuan oleh perwira korup terjadi juga di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Manado, dan Makassar. Perkaranya pada pembukuan unit polisi lapangan, yang kala itu disebut Veld Politie—punya tugas seperti Brigade Mobil Brimob masa sekarang. Sesudah van Rossen lengser, Gubernur Jenderal dan jajarannya dibuat pusing buat cari sosok pengganti koruptor di awal abad 20 itu. Para pembesar ini membicarakan suksesornya pada 2 November 1923 di Istana Gubernur Jenderal. Sekretaris pemerintah kolonial, Welter, yang belakangan menjadi Menteri tanah Jajahan Belanda, juga hadir. Belakangan tercetus ide untuk mengerahkan militer, khususnya Marsose, untuk menggantikan posisi para perwira polisi yang korup dan diberhentikan tadi. Kasak-kusuk akan melibatkan militer ke kepolisian bikin risih orang-orang di kepolisian pada 1923. Surat kabar Oetoesan Melajoe Peroebahan 15/11/1923 memberitakan Politie Bond Perkumpulan anggota Polisi merasa tidak senang dan menyatakan keberatan atas rencana pengangkatan perwira-perwira militer KNIL sebagai kepala Polisi di Betawi. Mereka mengajukan surat keberatan itu kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Betawi. Suka tidak suka, perwira militer akhirnya turun tangan. Menurut catatan Marieke Bloembergen, penutupan tempat judi dan pelacuran Senen pun harus melibatkan Kapten Retering dan Letnan Drost dari Marsose—unit polisi militer khusus yang terkenal kejam dalam Perang Aceh. Namun, perkara suap-menyuap ternyata tak hanya terjadi di zaman kolonial. Setelah Indonesia merdeka, penyuapan sering terjadi. Mantan Kapolri legendaris Hoegeng Imam Santoso yang dikenal jujur itu, dalam Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan 1993, pernah bercerita bagaimana ia disambut oleh pengusaha yang memberinya rumah beserta perabotan lengkap dan mobil di Medan pada 1950-an. Hoegeng saat itu memilih untuk mengembalikan pemberian si pengusaha. Ketika itu Medan terkenal dengan penyelundupan, judi, dan korupsi. Namun Hoegeng tidak bercerita soal keterlibatan polisi. Soal korupsi di kepolisian setelah tahun 2000 tak kalah hebat. Bukan lagi seorang komisaris besar, tapi jenderal polisi juga terlibat kasus korupsi alat simulator ujian SIM. Namanya Djoko Susilo. Ia merugikan negara hingga Rp100 miliar. - Humaniora Reporter Petrik MatanasiPenulis Petrik MatanasiEditor Fahri Salam Polisi Hindia Belanda Wilayah Yogyakarta, Tahun 1923 INDONESIA, JAKARTA – Setelah zaman kerajaan berlalu, Indonesia sempat dijajah dalam kurun waktu 3,5 abad oleh Belanda. Di masa itu, tugas polisi dipercayakan kepada warga pribumi. Namun, bukan untuk menjaga keamanan negara, mereka malah ditugaskan menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pasukan keamanan ini terbagi atas beberapa bentuk di antaranya Veld Politie Polisi Lapangan, Stands Politia Polisi Kota, Cultur Politie Polisi Pertanian dan Bestuur Politie Polisi Pamong Praja. Namun, saat itu warga pribumi cuma menjadi bagian dari anggota keamanan dan tak bisa menempati posisi tinggi seperti Hood Agent Bintara, Inspekteur van politie dan komisaris van Cuma diperkenankan menjadi mantra polisi, asisten wedana dan wedana polisi. Misalkan era pemerintahan Herman Willem Daendels, Tegal adalah pemasok beras untuk kawasan timur nusantara. Untuk mengamankan wilayah ini, Daendels membentuk kesatuan berkuda yang diberi nama Jayengsekar. Dalam Kamus Sansekerta Indonesia, Jayengsekar berarti nama kesatuan prajurit kraton. Baca Juga Ketika Moehammad Jasin dan Korps Polisi Ikut Angkat Senjata dalam Pertempuran Surabaya Personil Jayesengkar diambil dari kalangan anak-anak elit pribumi yang tak tertampung dalam birokrasi kolonial. Mereka mendapat pelatihan militer maupun seragam khusus dan berada di bawah perintah masing-masing kepala distrik kabupaten. Sementara di ibukota keresidenan provinsi, mereka di bawah kendali pejabat kulit putih. Jumlah prajuritnya berkisar dari 50-100 orang, tergantung luas wilayahnya. Gaji mereka dibayar dengan petak sawah di tempat mereka bertugas. Merujuk pada pasal 25 Ordonantie den 18 Augustus 1808, Djoko Marihandono mencatat bahwa sejumlah pasukan Jayengsekar di berbagai prefektur. Untuk wilayah Tegal dibentuk 80 pasukan Jayengsekar dengan kekuatan 80 prajurit; Pekalongan 50 prajurit; Semarang 100 prajurit; Jepara 100 prajurit; Rembang 50 prajurit; Gresik 50 prajurit; Surabaya 80 prajurit; Pasuruan 100 prajurit; Sumenep 100 prajurit. Selama tiga tahun memerintah Jawa, Daendels melaporkan kepada kaisar Prancis Napoleon Bonaparte bahwa dirinya telah merekrut sebanyak pasukan Jayengsekar. Sepeninggalan dia, Jayengsekar masih bertahan hingga 1874. Setelah Jayengsekar, muncullah polisi kolonial. Kesatuan ini dibentuk pada tahun 1897. Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi kemudian meluas ke urusan politik hingga moral. Maka dibentuk pula unit khusus polisi susila untuk memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan homoseksualitas. Contohnya pada tahun 1930-an polisi menangkap orang-orang yang diduga homoseksual, tak peduli orang Eropa atau pejabat tinggi pemerintah yang melakukan hubungan seksual dengan anak lelaki di bawah umur di bawah 21 tahun. Warga Pribumi Diberi Jabatan pada Masa Penjajahan Jepang Saat Jepang menguasai Nusantara, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah yaitu Sumatera dan Jawa, masing-masing dibawah Angkatan Darat, Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut. Jepang membentuk Pembela Tanah Air PETA di Jawa, Giyugun di Sumatera, terdapat pula Heiho yang diintegrasikan ke dalam pasukan Jepang. Pemuda-pemuda dihimpun dalam Seinendan dan Keibodan. Serta Fujinkai khusus untuk wanita. Pada masa pendudukan Jepang, hanya ada satu bentuk kepolisian, yaitu Keisatsutai Polisi. Untuk wilayah Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Lalu Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi. Sementara Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin. Baca Juga Torehan Jasa Brimob untuk Indonesia Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia. Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa. Masa Awal Kemerdekaan, dari PRI Menuju Polri Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, polisi bentukan Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan. 4 hari setelah Indonesia merdeka, para mantan kesatuan polisi bentukan Jepang mengambil sikap untuk siap berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menamakan diri Polisi Republik Indonesia PRI. Selanjutnya, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara KKN. Kala itu, kepolisian masih ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi. Akan tetapi pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung. Setelah itu, PRI mulai terlibat dalam sejumlah pertempuran. Seperti menyerang dan merampas senjata-senjata Jepang hingga menghadapi pasukan Inggris dan Belanda di Tanjung Perak. Mereka juga terlibat dalam insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, sekaligus mendukung dan mempelopori pertempuran Surabaya. Namun, sejak terbitnya Perpres Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Sejak hingga hari ini, Polri telah merayakan Hari Bhayangkara yang ke-73.

korps polisi militer zaman hindia belanda